Belu, Pelopor9.com – Presiden Jokowi memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Anggaran ini salah satunya berasal dari Dana Desa (DD) yang ada di desa masing-masing.

Untuk merealisasi keputusan Presiden tersebut, pemerintah daerah mengambil tindakan cepat agar masyarakat di wilayahnya segera menerima BLT. Maka langkah yang dilakukan dengan meluncurkan atau melaunching BLT Covid-19.

Salah satu Kabupaten yang sudah melaunching BLT adalah Kabupaten Belu pada (1/5/2020 lalu. Masyarakat penerima BLT adalah mereka yang tidak sedang menerima bantuan dari pemeintah seperti PKH dan bantuan lainnya.

Selain itu, pemerintah Belu juga telah menyiapkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat Belu yang terdampak Covid-19. Kriteria penerima bantuan akan disesuaikan dengan arahan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi NTT.

Mereka yang mendapatkan bantuan JPS adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah selama ini. Karena tujuan dari bantuan JPS, membantu meringankan beban masyarakat dalam masa pendemi Covid-19.

Wakil Bupati (Wabup) Belu, Drs. J.T Ose mengatakan bahwa penerima BLT di Kabupaten Belu sebanyak 66 Kepala Keluarga (KK) yang berasalah dari Dana Desa di Kabupaten Belu. Akan diterima selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000 per KK.

Wabup Ose Luan mengatakan kondisi global dengan mewabahnya Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik sampai masyarakat Kabupaten Belu. Saat ini, warga Belu juga terdampak wabah Covid-19. Dampak Covid-19 menyebabkan kesulitan ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas kesulitan ekonomi, Wabup Ose Luan pemerintah menyediakan BLT kepada warga yang terdampak sesuai data yang disiapkan pemerintah desa secara baik dan akurat. Sehingga, tidak terjadi pendobelan penerima bantuan dan disalurkan secara merata dan tepat sasaran.

Dijelaskan, BLT berjumlah Rp 600 ribu per kepala keluarga yang diserahkan saat ini hendaknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan kepentingan lain seperti main judi dan lain sebagainya.

Pada kesempatan itu, Wabup Ose Luan mengajak masyarakat Desa Tialai Kecamatan Tasifeto Timur agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan orang. 

"Siapa yang melawan aturan, dia dihukum. Pak Babinsa dan Hansip tindak tegas," kata Wabup Ose Luan sesaat sebelum melaunching BLT Dampak Covid-19 di Kantor Kepala Desa Tialai, Jumat (1/5/20).

Siapkan Bantuan JPS 60 Miliar

Sementara Bupati Belu, Willybrodus Lay juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu telah menyiapkan anggaran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 60 miliar.

Upaya Pemkab Belu tersebut, kata Bupati Willy, untuk menjawab kondisi ancaman mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu.

"Kita sudah siapkan. Dan sesuai perhitungan sebesar Rp 60 milyar untuk membantu warga masyarakat yang terdampak wabah Covid-19,"jelas Bupati Willy.

Dijelaskan, bantuan anggaran tersebut akan diberikan kepada kepala keluarga (KK) yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan jumlah Rp 600. 000 selama 3 bulan, terhitung Mei hingga Juli 2020.

Soal jumlah penerima bantuan, Bupati Willy menjelaskan bisa berubah jika ada peningkatan. Namun, kriteria penerima bantuan akan disesuaikan dengan arahan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi NTT.

"Untuk bantuan ini, tidak diberikan kepada KK penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemilik Kartu Bantuan Sembako. Tapi khusus KK terdampak ekonomi. Ini bantuan jaring pengaman sosial,"lanjutnya.

Bupati Willy meminta Dinas Sosial agar melakukan validasi data penerima bantuan yang akurat dan ketat agar bantuan JPS ini tepat sasaran, merata, menghindari bantuan ganda demi menjawab kebutuhan di masa ancaman wabah Covid-19.

Advetorial ini dimuat atas kerjasama media online pelopor9.com dan Dinas Kominfo Kabupaten Belu.