Malaka, Pelopor9.com - Kabupaten Malaka memiliki kompleksitas masalah. Masalah dugaan korupsi dan perbatasan. Kondisi ini terjadi karena Malaka sebagai daerah perbatasan yang letaknya strategis. Berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

Demikian inti sari dari Praktisi Hukum, Ferdinandus Tahu Maktaen, Politisi asal PDI-Perjuangan Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu, olitisi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu, dan Tokoh masyarakat asal Kecamatan Malaka Barat, Benediktus Nahak.

Pernyataan itu berasal dari sejumlah kalangan pasca kunjungan kerja Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin di Kabupaten Malaka, Rabu (10/6/20)

Praktisi Hukum, Ferdinandus Tahu Maktaen mengatakan Malaka memiliki kompleksitas masalah hukum. Hal ini sebagai dampak dari letak Kabupaten Malaka sebagai daerah yang berbatasan dengan Timor Leste.

"Ini fakta. Bisa-bisa saja dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima setelah Polres Malaka berdiri. Sampai-sampai penyelidikan dan penyidikan beberapa kasus lamban dan juga cepat, bahkan diambilalih Polda NTT," kata Ferdinandus.

Tetapi, kata Ferdinandus mungkin saja ada kasus-kasus tertentu yang menjadi perhatian prioritas sehingga ditangani penyidik Polda NTT. Ini yang patut diapresiasi dengan kehadiran Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin di Kabupaten Malaka, pekan lalu.

Politisi asal PDI-Perjuangan Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu mengatakan hadirnya Polres Malaka harus didukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kamtibmas dan penuntasan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Malaka.

Tanpa menyebut lebih rinci kasus-kasus, Devi menyoroti dua kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka yakni kasus Bawang Merah dan kasus Pengadaan Itik. Saat ini, masyarakat Malaka sangat mengharapkan profesionalisme penyidik agar dua kasus itu sesegera mungkin dituntaskan.

Mencermati berbagai permasalahan di Kabupaten Malaka, politisi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu, beberapa waktu lalu, Henri mengatakan perlu adanya peran partisipasi stakeholder pembangunan dan keterbukaan informasi.

Dikatakan, peran masyarakat, organisasi-organisasi pemuda dan media massa sangat penting dalam menyikpai kompleksitas masalah di Kabupaten Malaka. Malaka membutuhkan keterbukaan informasi terkait masalah-masalah hukum, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Tokoh masyarakat asal Kecamatan Malaka Barat, Benediktus Nahak mengaku sudah mengetahui beberapa kasus hukum di antaranya kasus dugaan korupsi Bawang Merah dan Pengadaan Itik.

"Tapi, sudah sejauhmana penanganannya. Kita percayakan pada polisi agar Kasus Bawang dan Itik diusut sampai tuntas," kata Benediktus kepada wartawan, beberapa pekan lalu.

Benediktus menilai kunjungan Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin memberi nilai tambah bagi masyarakat di bidang peningkatan pelayanan polisi kepada masyarakat dan kasus-kasus dugaan korupsi.

"Sehingga, Kita perlu berterima kasih kepada pak Kapolda NTT dan Kapolres Malaka,"  tambah Benediktus.

Sebagaimana dilansir media, pekan lalu, Kapolda NTT, Irjen Pol Hamidin  mengatakan Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan dan letaknya yang strategis memiliki kompleksitas masalah.

"Kompleksitas permasalahan masyarakat Malaka juga banyak. Sehingga kita upayakan menyediakan Polresnya," kata Kapolda Hamidin saat kunjungan kerja di PLBN Motamasin, Rabu (10/6/20) siang. (R-1/ans)